AKHIR-akhir ini, kita kerap kali disuguhi berita dan tayangan tentang amuk massa. Di beberapa wilayah tanah air, tak jarang amuk massa disebabkan persoalan sepele. Namun warga atau rakyat dengan mudahnya tersulut emosinya.
Amuk massa juga kerap disulut oleh persoalan laten, kecemburuan sosial. Dan tidak jarang pula, amuk massa juga digerakkan untuk kepentingan politik atau kepentingan kelompok, atau kepentingan yang lainnya.
Yang lebih menyakitkan lagi, amuk massa seringkali juga ditunggangi kelompok massa yang mengatasnamakan agama. Agama seolah-olah dibuat main-main untuk melegitimasikan kepentingan mereka. Menyedihkan.
Berita amuk massa, juga terjadi di wilayah Riau. Rabu (23/2/2011) malam, ribuan warga menyerang Markas Polsek Kampar di Air Tiris. Markas Polsek porak-poranda. Rusak dilempari massa dengan bebatuan dan benda keras lainnya.
Kaca-kaca pecah, dua sepeda motor dirusak, begitupula televisi yang ada di ruang jaga. Menurut kabar, tindakan anarkis tersebut dipicu oleh peristiwa salah tangkap dan main pukul tiga oknum polisi terhadap seorang warga dengan tuduhan menjual kupon judi sie jie.
Meski tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden tersebut, tetap saja peristiwa itu merugikan dan memalukan. Kantor polisi sebagai "simbol" pengayom keamanan dan kewibawaan keamanan negara, telah dinistakan.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, mengapa warga menjadi demikian kalap dan nekad melakukan aksinya? Adakah yang salah dengan perilaku warga, ataukah ada susuatu yang tidak pas dengan aparat keamanan kita, saat ini, hingga harus ada peristiwa seperti itu?
Warga atau rakyat, saat ini, seolah gampang tersulut emosinya.Tentu kondisi ini tidak muncul begitu saja dengan sendirinya. Banyak faktor yang membuat massa emosional dan dengan mudahnya mengumbar amarah.
Dalam perspektif gejala sosial, perilaku anarkis bisa didorong oleh mulai turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atau aparat keamanan. Kepentingan masyarakat, selama ini, jarang terakomodasi dan bahkan seringkali mereka hanya menjadi objek penderita saja.
Ambil contoh dalam kasus Kampar ini, insiden penyerangan dipicu sikap arogan tiga polisi saat menangkap Zulkifli (27), seorang pedagang di Pasar Air Tiris, dengan tuduhan menjual kupon judi sie jie. Tidak hanya menangkap, ketiga polisi tersebut ternyata juga melakukan penganiayaan terhadap korban yang dinilai melawan karena tidak mengakui perbuatannya.
Ketidakpercayaan warga terhadap aparat keamanan, terlihat jelas pula saat Kapolres Kampar AKBP AZ Muttaqien menyampaikan permohonan maaf, sembari menyatakan ketiga polisi sudah diamankan di Markas Polres Kampar. Warga tidak percaya dan tetap menuntut ketiga polisi dihadirkan di hadapan mereka.
Amuk massa atau keberingasan massa lainnya yang juga terjadi di pelosok tanah air kita, hendaknya menjadi pembelajaran kita semua, terutama pemerintah. Agar kepercayaan masyarakat pada aparat keamanan dan hukum kita muncul kembali, pemerintah harus berani melakukan tindakan tegas kepada siapa saja yang melanggar hukum.
Selama ini, pemerintah terkesan tebang pilih dalam menyelesaikan kasus atau persoalan yang berkaitan dengan hukum. Peristiwa korupsi dibiarkan berlarut-larut. Kasus mafia hukum dan pajak yang melibatkan orang-orang penting di tanah air dibiarkan berlalu begitu saja.
Penangananan kasus hukum yang melibatkan orang-orang besar dan penting di tanah air, tidak pernah tuntas diselesaikan. Sementara kasus hukum yang melibatkan rakyat kecil, dengan mudahnya diputuskan tanpa melihat aspek kemanusiaan.
Tengok saja kasus seorang nenek yang dituduh mencuri tiga biji kakao, atau pencuri buah di suatu perkebunan diganjar hukuman hampir sama lamanya dengan hukuman seorang koruptor.
Kerusuhan di Kampar mengundang keprihatinan Gubernur Riau Rusli Zainal. Gubri berharap masyarakat Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dan seluruh masyarakat Riau, jangan mengambil tindakan anarkis dalam menyelesaikan persoalan.
Rusli meminta, seluruh masyarakat Riau, khususnya masyarakat di Kabupaten Kampar, agar dapat tenang dan tidak terpancing untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Serahkan semua persoalan kepada proses hukum yang berlaku. Mari kita tetap menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai adat dan marwah melayu, kata Rusli.
Lebih dari itu, ada hal yang lebih penting lagi, yakni Gubri sebaiknya juga meminta seluruh jajaran pejabat dan aparat keamanan di Riau untuk bisa memberikan contoh perilaku yang baik bagi rakyatnya. Pejabat dan aparat hendaknya bisa bersikap melayani dan mengabdi pada kepentingan rakyat agar kepercayaan rakyat timbul kembali.
Soal layan-melayani ini, tentu tidak hanya untuk aparat dan pejabat di lingkungan Riau saja, namun juga berlaku untuk aparat dan pejabat di seluruh wilayah Indonesia. ****
(Foto: Republika.co.id)
Komentar