OMAH KEBON

INIKAH potret pemimpin kita? Menimpakan kesalahan kepada rakyatnya, ketika ada tudingan atau penilaian negatif dari negara lain yang diarahkan kepadanya? Semoga saja, pernyataan salah satu petinggi kita ini tidak mewakili kondisi pemimpin kita secara umum, namun hanya sekolompok atau syukur-syukur hanya mewakili pribadinya belaka. Pahlawan devisa kita, "duta" atau wakil rakyat Indonesia di luar negeri, menurut salah pemimpin kita ini, makin memperburuk citra Indonesia di mata dunia. Menurutnya, perilaku dan kemamupuan kerja para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri sangat memalukan. Dari sudut pandang pemimpin kita ini, kurangnya kemampuan itu bersumber dari individu TKI yang bersangkutan. Bukan karena biro yang mengirimkannya atau pemerintah yang tidak siap dan sigap mempersiapkan tenaga kerja yang mumpuni. Adalah Ketua DPR Marzuki Alie yang meminta Menaketrans untuk menyetop pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) pekerja rumah tangga ke berbagai penjuru dun...

MIMPI adalah masa depan. Tanpa mimpi, masa depan akan sulit untuk direncanakan. Provinsi Riau, saat ini tengah memimpikan salah satu wilayahnya, yakni Dumai, bakal menjadi daerah "istimewa" untuk pengembangan perekonomian Riau. Memang tidak terpungkiri, posisi strategis Dumai yang berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia, serta letaknya di persimpangan jalur internasional, menjadi daerah yang cukup potensial untuk Bumi lancang Kuning ini. Dumai, di masa depan, sedang dipersiapkan menjadi daerah Special Economic Zone (SEZ) untuk "menyaingi" tetangganya Karimun, Batam, dan Bintan. Jujur, selepas daerah kepulauan Riau (Kepri) dari wilayah Riau daratan, provinsi kita memang seolah "kehilangan" wilayah andalannya, Batam. Wilayah Batam dan sekitarnya, selama ini menjadi daerah andalan perekonomian karena menjadi area perluasan negara Singapura. Batam dengan posisinya yang strategis, memiliki lapangan terbang internasional serta pelabuhan yang representati...

KEKERASAN dengan mengatasnamakan agama menjadi satu fenomena yang menyakitkan bagi kita semua. Semboyan bangsa Bhineka Tunggal Ika, nampaknya mulai dilupakan banyak orang. Kenyataan bahwa bangsa ini dibangun lewat keberagaman, etnis, agama, sosial, budaya, ekonomi, dan latar belakang kehidupan lainnya seolah terlupakan. Kita hilang kesadaran mengenai keberagaman bangsa. Kita bangsa heterogon yang memiliki banyak pulau, sehingga kehidupannya sangat multidimensional. Dengan heterogenitas itulah, sebenarnya yang menjadi kekuatan kita saat mencapai kemerdekaan, bebas dari kungkungan penjajah. Kekerasan atas nama agama yang terjadi berturut-turut selama beberapa hari terakhir, makin menambah daftar panjang kasus-kasus kekerasan agama di Indonesia. Ketua DPP PAN Bara Hasibuan menilai, kejadian-kejadian itu akan makin meruntuhkan wibawa pemerintah di mata publik. Rakyat akan menilai bahwa pemerintah telah gagal untuk melaksanakan salah satu kewajiban utamanya melindungi warga negara. Kegagala...

SEJARAH sepakbola Indonesia sepertinya dipaksa senasib dengan sejarah wadahnya, Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI). Ketika wadah atau tempatnya tidak pernah "dicuci", digosok, dan dibuat mengkilap, maka yang ada di dalamnya pun, termasuk prestasi sepakbola kita, tidak bakal pernah cemerlang. Sudah cukup lama kita menanti kabar gembira tentang kesuksesan tim naional kita. Namun, jangankan berprestasi di tingkat dunia, di tingkat Asia atau Asean saja tim kita masih mlempem. Alih-alih bisa mencuat prestasinya, baru sejengkal masuk final Piala AFF, para politisi sudah berebut unjuk gigi, memperebutkan tim nasional sebagai "maskot"nya. Sepakbola dipolitisasi, sepakbola dijadikan sarana untuk mencemerlangkan kelompok-kelompok tertentu. Bagai pahlawan yang menunggu di persimpangan, orang-orang berbondong-bondong mengandeng PSSI dan menyatakan paling berperan dalam prestasi itu. Celakanya, belum lagi piala berhasil direngkuh, pemain sepakbola diracuni dengan atraksi tak s...

MASYAALLAH. Selama tahun 2010, vonis Mahkamah Agung (MA) terhadap sejumlah kasus korupsi di tanah air ternyata sangat-sangat ringan. Rata-rata, para koruptor yang diputus bersalah pada tahun itu, didominasi hukuman hanya 1 hingga 2 tahun penjara saja. Realita tersebut tentu membuat miris kita semua. Mungkinkah hukuman yang terlalu ringan itu akan membuat para koruptor takut dan jera dengan perbuatannya? Ringannya hukuman tentu tidak sepadan dengan hasil korupsi dan perilaku busuk mereka yang sudah menghianati amanah rakyat dan negara. Hukuman yang terlalu ringan bagi koruptor juga tidak sejalan dengan tekad bangsa ini untuk menghapus budaya buruk tersebut. Terlihat sekali tidak ada kesepahaman langkah antar aparat hukum di tanah air ini. Mestinya, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan aparat hukum lainnya memiliki sikap yang sama terhadap perilaku korupsi. Memerangi korupsi, tentunya tidak hanya melihat besaran angka rupiah yang dikorup. Akan tetapi juga mempertimbangan faktor etika, kea...

AKHIR-akhir ini, kita kerap kali disuguhi berita dan tayangan tentang amuk massa. Di beberapa wilayah tanah air, tak jarang amuk massa disebabkan persoalan sepele. Namun warga atau rakyat dengan mudahnya tersulut emosinya. Amuk massa juga kerap disulut oleh persoalan laten, kecemburuan sosial. Dan tidak jarang pula, amuk massa juga digerakkan untuk kepentingan politik atau kepentingan kelompok, atau kepentingan yang lainnya. Yang lebih menyakitkan lagi, amuk massa seringkali juga ditunggangi kelompok massa yang mengatasnamakan agama. Agama seolah-olah dibuat main-main untuk melegitimasikan kepentingan mereka. Menyedihkan. Berita amuk massa, juga terjadi di wilayah Riau. Rabu (23/2/2011) malam, ribuan warga menyerang Markas Polsek Kampar di Air Tiris. Markas Polsek porak-poranda. Rusak dilempari massa dengan bebatuan dan benda keras lainnya. Kaca-kaca pecah, dua sepeda motor dirusak, begitupula televisi yang ada di ruang jaga. Menurut kabar, tindakan anarkis tersebut dipicu oleh peristi...

PEMANGGILAN mantan Presiden Megawati oleh KPK terkait kasus dugaan suap pemilihan Miranda S Goeltom sebagai anggota Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 lalu, menjadi polemik panas. Sebagian menyayangkan pemanggilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut dan menyatakan bahwa hal itu sebagai sesuatu yang tidakk pantas. Selain karena Mega mantan Presiden, yang bersangkutan saat ini juga menjadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Namun pendapat lain justru menyatakan seharusnya Mega memenuhi pemanggilan KPK. Sebagai pimpinan, Mega harus memberikan contoh kepada bangsa ini. Sekaligus kedatangan Mega sebagai saksi dapat mempertegas bahwa anggota PDIP tidak ada yang terlibat kasus suap tersebut. Dari sisi hukum, penolakan Megawati memenuhi pemeriksaan penyidik KPK, dapat dianggap mempersulit proses hukum kasus tindak pidana korupsi. Sesuai ketentuan UU, warga negara yang bertindak demikian dapat diancam hukuman 12 tahun penjara. Berbeda dengan pidana umum, dalam kasus korupsi...

KORUPSI, dari hari ke hari makin menjadi keprihatinan kita bersama. Meski usianya sudah tua, setua peradaban manusia, perilaku korupsi ternyata tidak juga berkurang, bahkan semakin merajalela. Korupsi, makin terang-terangan dilakukan. Bukan hanya per individu saja yang melakukannya, namun saat ini juga marak korupsi secara bersama-sama. Satu kelompok masyarakat tertentu melakukan korupsi secara bersama dan besar-besaran. Di Indonesia, praktek korupsi bersama banyak terjadi. Praktek memalukan yang saat ini menjadi sorotan adalah yang dilakukan para anggota dewan saat meloloskan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Miranda Goetom, dalam pemilihan Deputi Gubernur BI tahun 2004. Mengapa korupsi sulit diberantas? Beragam penyebabnya. Dalam konteks perjalanan bangsa Indonesia, persoalan korupsi memang telah mengakar dan membudaya. Bahkan di kalangan mayoritas pejabat publik, tak jarang yang menganggap korupsi sebagi sesuatu yang "lumrah dan wajar". Praktek korupsi berawal dari pro...

KRITIK Sekretaris Kabinet Dipo Alam, ada media yang terkesan hanya menjelek- jelekkan pemerintah menjadi bahan introspeksi bagi kita semua. Dipo Alam menyebut tiga media massa yakni Metro TV, TV One dan Media Indonesia, menyebarkan berita kebencian pada pemerintahan. Mengkritik pemerintah boleh saja, namun jangan sampai menyebarkan kebencian, katanya. Namun sayang Dipo tidak hanya mengkritik saja, dia juga menyatakan media tersebut selayaknya diboikot. Bahkan jelas-jelas Dipo menyebutkan pemerintah akan memboikot ketiganya. Dalam era keterbukaan seperti saat ini, pelarangan atau ajakan boikot tentu kurang tepat. Sepertinya, dengan keputusan itu kita akan kembali lagi ke massa lalu, di mana kebebasan pers dipasung. Di masa Orde Baru, rakyat tidak boleh menyuarakan isi hatinya yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Pers dikebiri sehingga tidak mampu menjadi salah satu pilar demokrasi dan sebagai alat kontrol pemerintah. Namun di sisi lain, media memang tidak bisa hanya berlindung...

INILAH efek dari politisasi dunia olahraga, khususnyan sepakbola di tanah air. Polemik seputar Nurdin Halid, mantan Ketua Umum PSSI, mantan pesakitan yang akan maju lagi menjadi orang nomor satu PSSI dikecam banyak orang. Dia dianggap tak layak lagi membawa PSSI karena selama ini PSSI tak pernah beprestasi di tangannya. Bahkan PSSI dinilai menjadi sarangnya koruptor. HARI ini, (Kamis 24/02/2011) demo anti Nurdin Halid sebagai Ketua PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) periode mendatang, direncanakan bakal digelar secara besar-besaran. Para pendemo menolak Nurdin, karena sosok Nurdin dipandang tidak pantas lagi duduk di kursi pimpinan tertinggi organisasi sepakbola di Indonesia. Nama Nurdin dinilai sudah tercemar kasus pidana dan yang bersangkutan juga dinilai tidak pernah mampu membawa dunia persepakbolaan tanah air mampu meraih prestasi gemilang. Jangankan di tingkat dunia, untuk tingkat Asia Tenggara saja, PSSI di bawah Nurdin tidak pernah mampu menorehkan secuil prestasi. B...