SEJARAH sepakbola Indonesia sepertinya dipaksa senasib dengan sejarah wadahnya, Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI). Ketika wadah atau tempatnya tidak pernah "dicuci", digosok, dan dibuat mengkilap, maka yang ada di dalamnya pun, termasuk prestasi sepakbola kita, tidak bakal pernah cemerlang.
Sudah cukup lama kita menanti kabar gembira tentang kesuksesan tim naional kita. Namun, jangankan berprestasi di tingkat dunia, di tingkat Asia atau Asean saja tim kita masih mlempem. Alih-alih bisa mencuat prestasinya, baru sejengkal masuk final Piala AFF, para politisi sudah berebut unjuk gigi, memperebutkan tim nasional sebagai "maskot"nya.
Sepakbola dipolitisasi, sepakbola dijadikan sarana untuk mencemerlangkan kelompok-kelompok tertentu. Bagai pahlawan yang menunggu di persimpangan, orang-orang berbondong-bondong mengandeng PSSI dan menyatakan paling berperan dalam prestasi itu.
Celakanya, belum lagi piala berhasil direngkuh, pemain sepakbola diracuni dengan atraksi tak sedap oleh para politisi kita. Sehingga akhirnya kandaslah cita-cita mengalahkan seteru bebuyutan, Malyasia, di final.
Seorang reporter olahraga, Erwiyantoro, yang sejak tahun 1985 mengamati soal sepakbola tanah air punya kesan khusus tentang PSSI sebagai wadah sepakbola tanah air. Sejak Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) lalu, dengan keberhasilan Nurdin Halid dari gempuran berbagai pihak yang ingin melengserkannya, Erwiyantoro menetapkan diri untuk membuat sebuah buku yang akan menjadi pembuktian bahwa Nurdin Halid patut untuk mundur dari PSSI.
Buku karya Erwiyantoro, setidaknya menjadi bukti bahwa sedikitnya ada 90 persen rakyat Indonesia menghendaki Nurdin mundur dari kursi kepemimpinan PSSI. Delapan tahun berada di bawah kepemimpinan Nurdin Halid, PSSI bisa dibilang sama sekali tidak mempunyai apa-apa.
Tidak ada kaderisasi, pembinaan, apalagi prestasi. Seharusnya, PSSI bisa menciptakan sebuah mimpi bagi anak-anak Indonesia untuk menjadi pemain sepak bola yang hebat seperti halnya yang dimiliki oleh anak-anak dari negara lain di negara-negara Eropa dan Amerika Latin.
Idealnya, PSSI menjadi wadah pengembangan minat dan bakat bagi anak-anak Indonesia dalam hal sepak bola. Sepak bola, harus bisa mejadi olah raga yang mampu menyejahteraan pemainnya. Bukan sebagai alat kepentingan politik.
Di bawah kepemimpinan Nurdin, PSSI diajak berakrobat, dan "diperalat" untuk kepentingan pribadinya saja, bahkan juga untuk kepentingan orang lain yang dekat dengannya. Setelah bertemu Presiden SBY dalam AFF lalu, Nurdin juga engajak Timnas berkunjung ke Ketua Umum Golkar. Apa kepentingannya?
Selama berkuasa delapan tahun di PSSI, Nurdin telah berhasil membangun sebuah kerajaan besar bertopengkan sepakbola. Dengan posisinya sebagai penguasa, bisa dibilang tak seorangpun mampu menyentuhnya, bahkan presiden sekalipun.
Sayangnya lagi, berdasarkan aturan FIFA disebutkan bahwa tak ada pihak manapun dalam sebuah negara yang diperkenankan mencampuri urusan rumah tangga organisasi sepak bola sebuah negara, yang dalam hal ini adalah PSSI.
Aneh. Demikian menurut penilaian Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM Zainal Arifin Muchtar. Posisi PSSI dalam ketatanegaraan Indonesai sungguh rancu. Satu sisi, menurut Zainal, PSSI tak lebih seperti Komite Olah raga Nasional Indonesia (KONI) yang merupakan organisasi negara, tapi PSSI ternyata lebih dari sekadar sebuah organisasi.
Kalau KONI masih bisa dikontrol oleh pemerintah, karena perannya sebagai sebuah rumah bagi olah raga di Indonesia. Tapi kalau PSSI? Siapa yang bisa mengaturnya? Siapakah gerangan PSSI, sebuah organisasi yang memiliki kewenangan mutlak, dan tak bisa dikontrol pemerintah?
Hebatnya lagi, pemimpin PSSI saat ini, adalah satu-satunya pemimpin yang sempat menjalankan organisasi olah raga nasional di dalam penjara dan memiliki jaringan politik yang luar biasa kuat. Selain itu, dia juga mampu menerjemahkan perintah Robinhood menjadi seorang Sinterklas. ****
Komentar