INILAH efek dari politisasi dunia olahraga, khususnyan sepakbola di tanah air. Polemik seputar Nurdin Halid, mantan Ketua Umum PSSI, mantan pesakitan yang akan maju lagi menjadi orang nomor satu PSSI dikecam banyak orang. Dia dianggap tak layak lagi membawa PSSI karena selama ini PSSI tak pernah beprestasi di tangannya. Bahkan PSSI dinilai menjadi sarangnya koruptor.
HARI ini, (Kamis 24/02/2011) demo anti Nurdin Halid sebagai Ketua PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) periode mendatang, direncanakan bakal digelar secara besar-besaran.
Para pendemo menolak Nurdin, karena sosok Nurdin dipandang tidak pantas lagi duduk di kursi pimpinan tertinggi organisasi sepakbola di Indonesia.
Nama Nurdin dinilai sudah tercemar kasus pidana dan yang bersangkutan juga dinilai tidak pernah mampu membawa dunia persepakbolaan tanah air mampu meraih prestasi gemilang.
Jangankan di tingkat dunia, untuk tingkat Asia Tenggara saja, PSSI di bawah Nurdin tidak pernah mampu menorehkan secuil prestasi. Bahkan ketika berhasil masuk di final Piala AFF, Nurdin sudah membawa-bawa PSSI ke ranah politik.
PSSI, pada masa pemerintahannya, dinilai banyak pihak juga menjadi sarang korupsi. Keharusan pemerintah daerah menggelontorkan dana untuk tim di daerah, adalah simpul munculnya praktek-praktek korupsi.
Tidak hanya korupsi dan melorotnya prestasi yang menghantui PSSI. Selama ini, PSSI juga dinilai telah memutar balikkan statute FIFA, organisasi sepakbola tertinggi di dunia yang menaungi PSSI.
Atas pemutarbalikkan fakta itulah, Masyarakat Pengawas Sepak Bola Indonesia (MPSI), akan melaporkan PSSI ke FIFA. Wakil Ketua MPSI Max Sopacua, mengungkapkan, akan dibentuk tim untuk melaporkan kepada FIFA bagaimana PSSI telah memutarbalikkan statuta organisasi sepak bola tertinggi di dunia itu.
Statuta FIFA yang telah diputarbalikkan adalah pasal 32 ayat 4 yang di dalamnya dijelaskan bahwa seseorang yang sebelumnya telah dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal tidak bisa dipilih menjadi pengurus.
Sementara terkait adanya gagasan membentuk PSSI tandingan dan gelombang unjuk rasa yang menuntut revolusi PSSI, merupakan sebuah bukti bahwa sepak bola Indonesia tidak lagi berada dalam jalur yang sebenarnya. Sebagai Ketua PSSI, Nurdin Halid telah salah arah.
Kasus Nurdin tentu tidak akan berdiri sendiri. Nama Nurdin, saat ini, begitu lekat dengan partainya. Meski dalam lingkungannya di PSSI, Nurdin menjadi calon kuat Ketua Umum PSSI, namun jika dipaksakan maju akan merugikan nama Golkar.
Membela Nurdin tetap maju dalam bursa ketua PSSSI, berarti Golkar hanya membela kepentingan elit, bukan kepentingan rakyat. Dalam kasus PSSI, membela Nurdin Halid berarti melawan rakyat. Nurdin sudah tidak disukai rakyat lagi.
Pengamat politik Arbi Sanit mengatakan, Nurdin yang sudah tidak disukai rakyat lagi mestinya tidak didukung oleh Golkar. Dengan menyokong Nurdin, Golkar hanya bersikap pragmatis dan membela elitnya saja. ****
Komentar