PEMBERITAAN "Yudhoyono Abused Power" yang dilansir harian The Age dan The Sydney Morning Herald, Jumat (11/3), mengusik rasa penasaran banyak pihak. Sebagai warga yang memiliki sang Presiden, kita tentu terganggu dengan pemberitaan tersebut.
Bagaimana pun juga, pemberitaan yang terkesan "tendensius" tersebut akan mempengaruhi kredibiltas bangsa Indonesia secara keseluruhan. Terlepas bahwa pemberitaan tersebut bersifat "pribadi" terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akan tetapi hal itu bisa saja akan menjadi cerminan bangsa ini.
Bukan tidak mungkin orang asing akan melihat bahwa peribadi bangsa Indonesia terwakili oleh pemimpinnya. Ketika banyak pemimpin bangsa ini menempuh jalan tidak sehat saat berkuasa, maka kualitas bangsa tersebut tidaklah jauh dari para pemimpin yang ada.
Adanya berita penyalahgunaan kekuasaan, tentulah tidak bisa dilawan hanya dengan statemen bahwa pemberitaan tersebut hanya gosip belaka. Kalangan istana kepresidenan menyebut, tuduhan-tuduhan yang dipaparkan harian tersebut tak lebih dari informasi yang belum diverifikasi.
Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan, informasi berita disebutkan dari Amerika Serikat. Namun, katanya, berdasarkan komunikasi dengan Kedubes AS selama ini, dikatakan bahwa informasi yang disampaikan itu lebih banyak informasi yang mentah dan belum diolah.
Informasi tersebut, menurut pihak Amerika Serikat, perlu dikirimkan hanya untuk sekadar diketahui, sementara kandungan dari informasi itu masih sangat sumir, ungkap Faizasyah. Benarkah? Tentu butuh klarifikasi yang lebih mendalam.
Paling tidak, tanggapan atas berita tersebut, sebaiknya tidak hanya lempar statement "kosong". Pemerintah perlu membuat semacam somasi dengan dilengkapi klarifikasi tokoh-tokoh yang menjadi obyek pemberitaan serta bukti-bukti otentik lainnya.
The Age dan The Sydney Morning Herald, memperoleh data dari kawat-kawat diplomatik AS yang diberikan WikiLeaks. Data-data yang dikirim secara khusus tersebut menyatakan bahwa Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.
Dalam kawat-kawat itu juga dirinci bagaimana mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Desember 2004 dilaporkan telah membayar jutaan dollar AS sebagai uang suap agar bisa memegang kendali atas Partai Golkar. Dalam kawat-kawat itu juga diungkapkan bahwa istri Presiden, Kristiani Herawati, dan keluarga dekatnya ingin memperkaya diri melalui koneksi politik mereka.
Bantahan "kosong" pihak istana, hanya akan menambah buruk citra pemerintah serta bangsa Indonesia saja. Pihak istana harus bisa membuktikan bahwa isi kawat diplomatik yang dibocorkan WikiLeaks dan diterbitkan dua harian di Australia, The Sydney Morning Herald dan The Age, tidak benar.
Presiden SBY dan tokoh-tokoh yang disebut di dalam pemberitaan tersebut harus serius menanggapi agar semuanya jelas bagi masyarakat. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa berita tersebut tidak benar agar tingkat kepercayaan masyarakat tidak mengalami penurunan tajam.
Bila perlu, secara bersama-sama, para tokoh yang disebut di dalam pemberitaan tersebut melakukan klarifikasi hingga ke pemerintahan AS. Kita sepakat, pengungkapan informasi rahasia yang tidak sah oleh WikiLeaks berimplikasi tidak saja pada nyawa dari individu yang disebutkan dalam bahaya, tetapi juga bagi hubungan AS dengan Indonesia, serta rakyat Indonesia secara keseluruhan. ****
(foto: internet)
Komentar