PERKAWINAN pada hakikatnya menyatukan dua hati yang berbeda. Perkawinan juga menyatukan dua keluarga, dua latar belakang kehidupan, budaya, karakter, dan impian yang berbeda pula.
Pada masa lampau, dalam pemerinahan kerajaan, perkawinan biasa pula dilakukan untuk menyatukan dua kerajaan agar menjadi satu kekuatan yang lebih besar. Dalam masa kerajaan Mataran dan juga Majapahit, perkawinan politik semacam itu menjadi hal yang biasa dilakukan untuk menghindarkan pertempuran guna "melikuidasi" sebuah kerajaan.
Menurut catatan sejarah, pada awal era Mataram Kuno, Dinasti Syailendra cukup dominan dibanding Dinasti Sanjaya. Pada masa pemerintahan raja Indra (782-812), Syailendra mengadakan ekspedisi perdagangan ke Sriwijaya, sekaligus melakukan perkawinan politik puteranya, Samaratungga, dengan Dewi Tara, puteri raja Sriwijaya.
Sehingga pada tahun 790, Syailendra berhasil menyerang dan mengalahkan Chenla (Kamboja), kemudian berkuasa di sana selama beberapa tahun. Perkawinan trah atau keturunan Mataram Kuno dengan trah Sriwijaya, terbukti menjadi kekuatan yang besar untuk memperluas daerah mereka.
Perkawinan politik juga nyaris dilakukan oleh Majapahit dengan kerajaan Sunda. Namun sayang gagasan itu gagal, ketika Sunda enggan menyerahkan Dyah Pialoka sebagai upeti kepada kerajaan Majapahit, yang pada waktu itu dipimpin Hayam Wuruk. Pertempuran hebat justru terjadi antara Majapahit dengan Sunda yang terkenal dengan Perang Bubat.
Di era kini, perkawinan politik seperti itu banyak terjadi. Menurut Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan Pedoman), Fadjroel Rachman, rencana ikatan cinta antara putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan putri Hatta Rajasa, juga merupakan rencana perkawinan politik.
Rencana perkawinan antara putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dengan putri Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Siti Ruby Aliya Rajasa (Aliya), seperti terjadi pada kisah raja-raja di masa lalu untuk menghindari "perang" dan memperluas wilayah kekuasaan.
Menurut Fadjroel, pernikahan tersebut nantinya bukan sebatas menyatukan dua anak manusia, melainkan juga pernikahan Partai Demokrat dengan Partai Amanat Nasional untuk mempertahankan kekuasaan.
Sadar tidak sadar, perkawinan tersebut, kata Fadjroel, bisa memperpanjang kekuasaan SBY melalui anaknya. Pernikahan akan dapat digunakan sebagai modal politik dan memperkuat jaringan ekonomi dan sosial.
Kita memang tidak bisa memungkiri bahwa perkawinan adalah jodoh yang diatur dari atas. Apa pun bisa terjadi, bahkan jika memang antara kedua insan tersebut tidak ada jodoh, bisa saja rencana bersatu batal.
Kita juga bisa saja menyatakan bahwa ikatan antara Ibas dengan Aliya adalah murni pertunangan yang manusiawi, tidak ada hubungannya dengan politik. Mengkaitkan atau ada rencana lain di balik perjodohan Ibas dengan Aliya tentu saja cukup riskan.
Perkawinan diniatkan abadi dan langgeng sampai kakek-nenek, sementara pernikahan politik tidaklah abadi. Ada saatnya berkawan, ada saatnya bermusuhan. Berkawan-bermusuhan, begitu seterusnya.
Pertunangan, pernikahan, sebaiknya berlandaskan cinta dan hati. Namun jika toh nantinya berdampak politik, biarlah itu sebagai faktor tambahannya saja.
Untuk urusan pernikahan politik, kita bisa belajar dari tradisi pernikahan politik seperti di era Presiden Soeharto yang menikahkan Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) dengan Prabowo Subianto (putra begawan ekonomi Sumitro).
Siapa yang tidak kenal Soeharto, siapa yang tak kenal Soemitro, dan siapa pula yang tidak tahu akan sosok Prabowo beserta istrinya Titiek? Ternyata semuanya tidak bisa jadi jaminan, justru "hubungan mereka" memunculkan konflik yang mengakibatkan perceraian. ****
(foto:detik.com)
Komentar