KRITIK atas kinerja DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) makin bertumpuk. Setelah persoalan rencana pembangunan gedung baru DPR, soal kunjungan DPR ke luar negeri selalu menjadi sorotan tajam.
Masyarakat mempertanyakan efektivitas dan manfaat dari kunjungan-kunjungan yang selama ini dilakukan. Selain memerlukan beaya yang tidak sedikit, banyak kunjungan yang ternyata kurang bermanfaat dan bahkan terkesan hanya untuk wisata menghabiskan dana saja.
Kunjungan Komisi VIII ke Australia, menuai kritikan paling keras. Kritikan yang dilontarkan Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) terhadap kunjungan kerja DPR ke Australia, membuka mata kita semua atas kesia-siaan kunjungan itu.
Direktur Lima Ray Rangkuti menyebutkan, PPIA telah membuka mata masyarakat Indonesia bahwa DPR tak juga dapat membenahi persoalan-persoalan mudah dan sepele tapi substantif di tengah-tengah wacana perbaikan dan peningkatan kualitas anggota Dewan.
Pertanyaan adakah alamat e-mail sangat sederhana, tapi prinsipiil dalam komunikasi masyarakat modern. Kenyataannya bahwa alamat e-mail Komisi VIII tak tersedia mengakibatkan narasi-narasi besar perbaikan kualitas DPR selama ini terlihat lucu.
PPIA juga mengkritisi, ke depan, wakil dewan yang berangkat ke luar negeri sebaiknya bisa berbahasa asing, minimal bahasa dari negara yang akan mereka kunjungi. Dicontohkan PPIA, dalam pertemuan antara Komisi VIII dengan Manager for Aged care and International Programs, Departement of Health and Services Stephen Kelly serta Assistant Secretary for Multicultural Affairs, Departement of Immigration and Citizenship Peter Van Vliet, terlihat ada kendala soal bahasa.
Jika saja dalam hal bahasa tidak ada keselarasan pemahaman, tentunya makna dari kunjungan atau studi banding yang dilakukan juga tidak akan bisa memberi jaminan kemanfaatan. Bisakah apa yang diutarakan sang mentor (negera yang dikunjungi) bisa ditangkap dengan benar oleh sang "murid?"
Ditekankan oleh PPIA, jika kunjungan hanya untuk mendengarkan paparan seorang Stephen Kelly, tentu mendatangkan Kelly ke Indonesia membutuhkan beaya jauh lebih sedikit ketimbang 16 anggota Komisi VIII DPR diterbangkan dari tanah air ke Australia.
Sayang, menanggapi masukan dan kritikan PPIA, anggota dewan yang bertandang ke Australia justru emosional dan marah. Abdul Kadir Karding, Ketua Komisi VIII menyesalkan pelajar Indonesia di Australia menyoroti kunjungan DPR sebagai hal yang buruk.
Dia mengatakan, pelajar Indonesia telah mencitrakan parlemen Indonesia secara buruk di mata negara lain. Itu bentuk penghinaan. DPR adalah institusi kebanggaan negara Indonesia, katanya. .
Semestinya, Komisi VIII tak perlu garang dan marah terhadap kritikan PPIA. Tidak ada yang berlebihan dalam kritikan itu. Juga tidak terlihat adanya upaya menjatuhkan wibawa DPR.
Sebaliknya, tindakan DPR yang tak mendengar protes masyarakat atas pembangunan gedung baru dan rencana pelesiran ke luar negerilah yang lebih tepat disebut berlebihan dan mempermalukan DPR, serta bangsa Indonesia. Pasalnya, wakil rakyatnya sendiri sudah begitu saja mengabaikan protes mayoritas warganya.
Dalam periode saat ini, dengan hadirnya wajah-wajah baru wakil rakyat kita, seharusnya dapat memberikan semangat dan tradisi politik baru dalam kerja dan kinerja DPR. Termasuk dalam hal kegiatan klasiknya, yakni kunjungan kerja ke luar negeri.
Jika kunjungan kerja diidentikkan dengan peningkatan kinerja DPR, bisa dikatakan kunjungan kerja yang selama ini dilakukan belum berkorelasi positif terhadap perbaikan dan peningkatan kerja dan kinerja dewan, baik secara personal maupun institusional.
Boleh dikata kinerja DPR masih lemah, baik dari sisi fungsi kontrol, anggaran, maupun legislasi.Fungsi kontrol misalnya, fungsi ini yang paling disukai oleh anggota DPR, tetapi bagaikan "tong kosong, nyaring bunyinya". Masih melempem dan bahkan dalam beberapa kasus sering ada maunya. ****
(foto:matanews.com)
Komentar